sipuhh online sipuhh Ternate. - Pihak balai BPPHP Wilayah 14 Ambon memberikan penjelasan terkait pemblokiran SIPU Online yang berdampak pada SIPUHH online is a web-based information system that is used as a means of electronic recording and reporting in the implementation of Forest Product Administration (PUHH) to ensure forest products come from legitimate sources and permits. This study aims to capture the reality of the implementation of SIPUHH online at KTHKm Sedyo Makmur and KTHKm Sedyo Rukun, know the constraints and benefits and formulate a strategy to improve the quality of SIPUHH online.
sipuhh kayu dan SIPUHH Hasil Hutan Bukan Kayu bertempat di Aula Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Kuningan, Jum'at Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Data dikumpulkan dengan cara penyebaran kuisioner kepada 28 informan, wawancara dengan 13 key informan dan studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis kepatuhan dan kesenjangan, analisis deskriptif serta analisis SWOT. Analisis kepatuhan dan kesenjangan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan KTHKm Sedyo Makmur dan KTHKm Sedyo Rukun terhadap norma pelaksanaan SIPUHH online dengan melihat kesenjangan dari selisih antara hasil nilai aktual dan nilai ekspektasi yang telah didapatkan. Analisis SWOT digunakan untuk merencanakan strategi peningkatan Aplikasi SIPUHH online.
sipuhh online sipuhh online agus wijanarko KTP dan Kehutanan Scribd is the. sebutkan sebutkan contoh SIPUHH ONLINE - Nama Perusahaan Perorangan Sistem Informasi. The implementation of online SIPUHH on KTHKm Sedyo Makmur is considered better than KTHKm Sedyo Rukun based oncompliance with the norms of implementation of SIPUHH online. The main obstacle is the complexity and length of the administration procedures for timber forest products in HKm. However, there is a benefit that reduce transaction cost in PUHH procedure. The strategy to improve the implementation of SIPUHH online is (1) Provide opportunities for the younger generation to attend GANIS CANHUT or PKB schools; (2) Promote and negotiate the sale of timber to traders or the timber industry; (3) Institutional capacity building of HKm Farmer Group; (4) Coordination is required in the making of the submission time system until the ratification of the annual work plan (RKT) from KPH Yogyakarta.